Dokumentasi Rapat Koordinasi Kemandirian Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kalimantan Barat di Hotel Mercure tanggal 18 Agustus 2017

 

 Dengan Narasumber Pokja Percepatan Pembangunan Perhutanan Sosial

Turut hadir Kasi Rehabilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Camat, Kepala Desa , para pelaku usaha KUPS, Penyuluh, CSO / NGO serta pihak PT. Lensa Utama

 

 

 

 

Adanya Perubahan Payung Hukum :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI

Nomror: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
Tentang
Perhutanan Sosial  

 

ADANYA REGULASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NAMUN TIDAK BISA  MENGALOKASIKAN ANGGARAN

JANGAN TANYA ANGGARAN TERUS, TIDAK ADA ALOKASI ANGGARAN,

DARI PUSAT DAN PROVINSI 

BIAYA MURNI DARI PERUSAHAAN MITRA .

Tidak adanya dukungan anggaran APBN melalui Kredit Ke Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 

( BLU - P2H ) Tidak di Setujui

Tidak adanya dukungan Anggaran APBD dari Pemerintah Provinsi

Bukti Disposisi  Tanggal 3/2/2017 Dari  Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat

 tidak Bisa Dialokasikan anggaran 

 

Pernyataan  Anggota DPRD  Kubu Raya

PERNYATAAN PEMKAB KUBU RAYA  TENTANG HUTAN YANAMAN RAKYAT